By Redaksi Narasi Timur 
NARASI-TIMUR.ONLINE, TAKALAR – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tidak menyurutkan aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Justru sebaliknya, pelayanan di RSUD Padjonga Daeng Ngalle (HPDN) tetap dipadati pasien sejak pagi hari, Jumat (27/3/2026).
Pantauan di lokasi, ratusan pasien terlihat memadati ruang tunggu rumah sakit yang berada di Jalan H Ince Husain Daeng Parani, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.
Mereka duduk berderet menunggu giliran pemeriksaan, sementara sebagian lainnya berdiri di sekitar loket pelayanan.
Kepadatan terlihat sejak proses awal, yakni pengambilan nomor antrean di bagian pendaftaran.
Dua petugas tampak melayani pasien secara bergantian, sementara alur selanjutnya diarahkan ke lima loket pengarah menuju poli tujuan.
RSUD HPDN sendiri diketahui memiliki 18 poli pelayanan yang melayani berbagai jenis pemeriksaan kesehatan masyarakat.
Di tengah antrean tersebut, terlihat pula tiga pasien lanjut usia (lansia) yang menggunakan kursi roda.
Mereka didampingi keluarga masing-masing untuk mendapatkan pelayanan medis.
Meski kondisi ruang tunggu cukup padat, petugas tetap sigap mengatur alur agar tidak terjadi penumpukan di satu titik.
Situasi pelayanan secara umum masih terpantau tertib dan terkendali.
Sementara itu, Direktur RSUD HPDN, dr Ruslan Ramli, turun langsung memantau jalannya pelayanan di rumah sakit.
Ia terlihat mengenakan kemeja putih dipadukan dengan celana jeans saat melakukan pengecekan di area pelayanan.
Dalam keterangannya, dr Ruslan menegaskan bahwa sistem pelayanan rumah sakit masih berbasis rujukan.
“Kita ini sistemnya rujukan. Jadi pasien tidak bisa langsung datang, khususnya yang menggunakan BPJS,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pasien wajib melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, sebelum dirujuk ke rumah sakit.
“Kalau tidak ada rujukan, memang tidak bisa langsung dilayani di poliklinik,” jelasnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme tersebut.
“Masih sering ada yang bertanya langsung ke saya, kenapa harus pakai rujukan. Padahal itu memang aturan dari sistem pelayanan,” tambahnya.
Untuk pasien tanpa rujukan, pelayanan tetap dapat diakses melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Namun demikian, IGD hanya melayani pasien dengan kondisi tertentu sesuai tingkat kegawatannya.
“Kalau lewat IGD, ada triase. Tidak semua pasien bisa langsung masuk,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sistem triase membagi pasien ke dalam kategori prioritas.
“Ada merah, kuning, dan hijau. Yang paling gawat tentu didahulukan,” ujarnya.
Selain itu, tingkat kesadaran pasien juga menjadi indikator penting dalam penanganan medis.
“Kalau GCS rendah, itu yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Terkait jumlah kunjungan pasien, dr Ruslan menyebut tren saat ini cenderung menurun dibanding awal tahun.
Menurutnya, pada Januari hingga Februari, jumlah pasien sempat membludak akibat musim hujan.
“Sekarang di bulan puasa relatif lebih longgar, meski tetap ramai,” ungkapnya.
Ia juga memastikan tidak ada lonjakan signifikan yang terjadi menjelang maupun setelah Lebaran.
“Masih normal seperti biasa,” katanya.
Dalam hal pelayanan, RSUD HPDN kini telah menerapkan sistem pendaftaran berbasis online.
Pasien bahkan bisa mendaftar hingga satu minggu sebelum jadwal pemeriksaan.
Namun, kepadatan tetap terjadi karena banyak pasien datang lebih awal dari waktu yang ditentukan.
“Seharusnya datang sesuai jam. Tapi banyak yang datang lebih cepat, itu yang bikin menumpuk,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan.
Sementara itu, salah seorang pengunjung, Idris (31), mengaku tetap puas dengan pelayanan yang diberikan.
Ia datang untuk mendampingi adiknya menjalani rawat jalan.
“Alhamdulillah pelayanannya tetap jalan, meski ramai,” singkatnya.
Usai memberikan keterangan, dr Ruslan kembali turun ke lantai satu untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah kebijakan WFH dan WFA, pelayanan kesehatan di Takalar tetap menjadi prioritas utama.
Muzakkir Rewa