By Redaksi Narasi Timur 
NARASI-TIMUR.ONLINE, TAKALAR – Kabupaten Takalar menjadi pusat peluncuran serentak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026). Aktivasi menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. BGN mengaktifkan 480 SPPG dalam perluasan layanan tersebut.
Peluncuran dipusatkan di Dapur SPPG Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Takalar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono hadir bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Daeng Manye mengapresiasi penunjukan Takalar sebagai lokasi peluncuran serentak. “Ini satu kebanggaan bagi kami, Bapak, untuk hadir di tempat ini. Luar biasa. Ini bentuk perhatian Bapak untuk wilayah-wilayah tertinggal dan stunting,” ujar Daeng Manye.
Ia kemudian memaparkan pengalaman Pemkab Takalar melakukan intervensi terhadap sekitar 15 ribu anak dengan indikasi stunting pada 2025. Program tersebut mengalokasikan sekitar Rp56 miliar dan berlangsung selama 59 hari melalui pemberian makanan satu kali sehari. “Ini luar biasa. Ternyata ada kenaikan 70 persen berat badan anak-anak yang menunjukkan prevalensi stunting,” katanya.
Menurut Daeng Manye, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan pemberian makanan bagi anak yang membutuhkan intervensi gizi. Ia berharap keberadaan SPPG dapat memperluas jangkauan pemenuhan gizi sekaligus membuka peluang pemanfaatan beras, telur, sayuran, daging, serta hasil pertanian dan perikanan lokal.
Sementara itu, Sudaryono meminta pemerintah daerah ikut mengawasi operasional SPPG secara langsung. “Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list apa yang harus ada dan tidak ada di SPPG,” ujar Sudaryono.
Ia menekankan pemeriksaan harus mencakup kebersihan, kedisiplinan, proses pengolahan, hingga makanan diterima sekolah penerima manfaat. “Termasuk harus dikasih label dimakan maksimal jam berapa, harus pakai sarung tangan petugasnya, dan lain sebagainya,” katanya. Sudaryono juga menegaskan pengolahan makanan harus sesuai SOP dan standar higienitas. “Kalau yang memotong kubis di lantai, jangan diteruskan, lakukan sesuai SOP dan standar higienitas,” tegasnya.
Rangkaian peluncuran ditandai pengguntingan pita, dialog, serta arahan Sudaryono. Kegiatan juga diisi interaksi daring dengan sejumlah SPPG di kawasan Indonesia Timur dan peninjauan fasilitas Dapur SPPG Desa Timbuseng. Aktivasi 480 SPPG tersebut mencakup 16 provinsi dan menjadi bagian perluasan program MBG ke wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Muzakkir Rewa