By Redaksi Narasi Timur 
NARASI-TIMUR,ONLINE, TAKALAR – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Takalar berlangsung khidmat dan resmi di ruang sidang utama, Jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Jumat (17/4/2026).
Agenda utama rapat mencakup pemandangan umum fraksi, jawaban bupati terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, serta pembentukan pansus LKPJ.
Di layar besar terpampang tulisan “Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar”, menegaskan forum resmi evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat tampak hadir dibelakang meja pimpinan sidang, Sekretaris Dewan Zulkarnain, sementara meja pimpinan diisi Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Wakil Ketua DPRD Fadel Achmad, serta anggota dewan lainnya dengan balutan pakaian formal lengkap jas dan peci.
Sementara para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat terlihat berada di sisi kiri bagian belakang ruang sidang.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, yang duduk di sebelah kanan kursi pimpinan, berdampingan dengan perwakilan dari Polres dan Kodim Takalar.
Dalam rapat tersebut, berbagai fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum yang menyoroti sejumlah isu strategis daerah.
Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan juru bicaranya, Ibrahim.
Fraksi PKS mempertanyakan sejumlah hal krusial, mulai dari penonaktifan RSUD Galesong hingga kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Fraksi Gerindra turut menyoroti perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B), termasuk ketersediaan dan dukungan alat pertanian bagi petani.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti belum optimalnya program beasiswa mahasiswa, kondisi asrama mahasiswa Hipermata, serta kejelasan kebijakan terkait tenaga P3K di Kabupaten Takalar.
Sementara itu, fraksi-fraksi lainnya secara umum mengangkat berbagai persoalan penting, di antaranya terkait besarnya selisih proyeksi SiLPA 2025, rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), validitas data kesejahteraan masyarakat, hingga kualitas pelayanan RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin menyampaikan jawaban secara rinci di hadapan forum paripurna.
“Terkait SiLPA pada tahun anggaran 2025, perlu kami sampaikan gambaran secara umum bahwa untuk proyeksi SiLPA 2025 kami menuangkan sebesar Rp34 miliar. Akan tetapi, jumlah SiLPA riil sementara masih dalam audit dan dihitung oleh BPK,” ujar Hengky.
Ia menjelaskan, perbedaan angka SiLPA yang disebut fraksi hingga Rp105 miliar perlu dicermati secara bersama.
“Jadi angka yang disampaikan oleh teman-teman fraksi yang sampai ke angka Rp105 miliar, mungkin masih perlu kita cermati bersama karena sebagai contoh bahwa ada beberapa penerimaan seperti penerimaan dari provinsi itu belum sempat masuk ke kas daerah kita di Kabupaten Takalar,” jelasnya.
“Dana bagi hasil, sharing BPJS ini semua belum masuk kepada kas daerah sehingga mungkin itu dihitung oleh teman-teman fraksi sebagai pendapatan, tetapi tidak sempat masuk ke kas daerah sehingga angkanya cukup besar,” lanjut Hengky.
Terkait rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga, Hengky menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut memang bersifat situasional.
“Terkait realisasi Belanja Tidak Terduga atau BTT pada tahun 2025 hanya sebesar Rp634.620.320 atau sebesar 14,42%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga pada APBD digunakan hanya untuk keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi,” katanya.
“Adapun kriteria pengunaannya antara lain bencana alam dan sosial seperti gempa, banjir, kebakaran, konflik sosial, dan pandemi, kemudian keadaan darurat serta keperluan mendesak lainnya,” tambahnya.
Soal data kesejahteraan masyarakat, Pemkab Takalar memastikan telah dilakukan verifikasi lapangan.
“Terkait data kesejahteraan masyarakat pada tahun ini melalui Dinas Sosial dan PMD sebanyak 13.400 jiwa. Ini telah dilakukan ground check atau verifikasi lapangan oleh tenaga pendamping PKH dengan menyandingkan data dari BPS,” ujarnya.
“Proses ini untuk memastikan kelayakan penerima BPJS PBI JKN,” sambungnya.
Hengky juga menyebut masyarakat diberikan ruang untuk memperbarui data melalui musyawarah desa atau kelurahan.
Menjawab soal pelayanan RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle, ia menyampaikan kondisi tenaga medis sudah memadai.
“Bahwasanya saat ini tenaga dokter spesialis sudah terpenuhi dengan rincian 39 dokter spesialis untuk melayani 18 poli,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan berupa fasilitas layanan unggulan.
“RSUD HPDN mendapatkan bantuan layanan KJSU-KIA berupa bangunan dan alat kesehatan seperti CT Scan, Mammografi, Cath Lab, serta sitotoksik,” jelasnya.
Terkait penonaktifan RSUD Galesong, Hengky menegaskan langkah tersebut bersifat sementara.
“RSUD Galesong untuk sementara dinonaktifkan sejak tanggal 1 Mei 2025 dalam rangka penataan operasional serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan teknis pelayanan kesehatan,” katanya.
Pada sektor pertanian, Pemkab Takalar menegaskan komitmen menjaga lahan pangan.
“Lahan pertanian LP2B telah dimuat dalam peta RTRW dan tidak dapat dialihfungsikan, sesuai undang-undang yang berlaku, yang perdanya akan ditetapkan bersama DPRD,” jelasnya.
Menjawab soal gaji guru PAI, Hengky mengakui adanya kendala anggaran.
“Untuk gaji ke-13 telah diusulkan ke Kementerian Keuangan, namun tidak dapat direalisasikan disebabkan dana yang masuk ke RKUD tidak mencukupi,” ungkapnya.
Sementara terkait beasiswa mahasiswa, ia menyebut keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama.
“Kami menyadari terdapat kendala berupa terbatasnya kemampuan anggaran dan rendahnya kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Untuk asrama mahasiswa Hipermata, pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi lanjutan.
“Peningkatan sarana prasarana akan kami tampung dan dibahas bersama DPRD serta stakeholder terkait,” katanya.
Adapun terkait tenaga P3K, Pemkab Takalar masih menunggu arahan pemerintah pusat.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan BKN, Kemendagri, dan Kemenpan-RB untuk memperoleh pengarahan dalam tata kelola pegawai P3K,” tutup Hengky.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Takalar.